Main content

PERINGATAN HARI BAKTI RIMBAWAN TANAM 25 POHON

Dalam rangka memperingati Hari Bakti Rimbawan tanggal 16 Maret 2016 dan Hari Hutan Internasional tanggal 21 Maret 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bekerjasama dengan Perum Perhutani, PT. Lintas Marga Sedaya, Djarum Foundation, dan Paguyuban Budiasi-BNI melakukan kegiatan penanaman pohon yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016 yang berlokasi di interchange Subang Km 109 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Acara peringatan ini merupakan puncak acara dari terselesaikannya kegiatan penanaman kanan kiri jalan tol cipali sepanjang 116 Km yang telah dimulai sejak bulan Oktober 2015. Jumlah pohon yang ditanam pada kanan kiri jalan tol Cipali ini sebanyak + 12,979pohon dengan jenis trembesi, mahoni, damar, dll.

 Kegiatan penanaman dihadiri langsung oleh Menteri Kementerian LHK, perwakilan dari kementerianBUMN RI, wakil Gubernur Jawa Barat (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi), Wakil Bupati Subang, Vice President Lintas Marga Sedaya (PT. LMS), Djarum Foundation, Paguyuban Budiasi-BNI, Pejabat dan karyawan lingkup Kementerian LHK, Dirut Perhutani, Pejabat Pusat dan Daerah Sipil dan Militer, Forum Komunikasi Rimbawan Indonesia, aktivis pendukung dan pencita alam (artis dan duta lingkungan), LSM, serta Media.

Menteri LHK (Dr. Siti Nurbaya) dalam sambutannya menyampaikan bahwa membangun infrastruktur sama juga dengan membangun negara, namun ketika ada pembangunan infrastruktur berarti ada bentang alang yang terbuka. Adanya potensi terganggunya fungsi ekologis dan hidroorologis merupakan dampak negatif pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan. Sehingga pembangunan infrastruktur harus diiringi dengan wawasan lingkungan (environmental sound development). Pembangunan jalan tol dengan membuka lahan perlu dilakukan recovery. Keberadaan pohon di kanan kiri jalan tol dapat memperkokoh sepadan jalan dari gerusan air hujan dan limpasan air, sebagai pemecah hempasan angin (wind-breaker), pemberi batas secara alami terhadap keberadaan jalan tol dan memperindah lingkungan. Dalam resolusi PBB disepakati bahwa seluruh dunia saling berbagi dan bersinergi untuk mengurangi pemanasan global. Hutan dan pohon memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan yang berlangsung di bumi. Setiap tahun 1 pohon dapat menghasilkan 130 kg oksigen (O2) dan dapat menyerap karbondioksida (CO2) sebanyak 1 ton. Selain itu Menteri LHK juga menghimbau untuk melakukan penanaman pohon minimal 25 pohon setiap orang selama hidup (25 untuk bumi 25 untuk cinta). Menjaga dan memelihara pohon yang telah ditanam sehingga bermanfaat bagi kehidupan, meminta dukungan untuk mensosialisasikan pentingnya pelestarian hutan dan lingkungan kepada semua generasi bangsa untuk mengaktualisasikan manfaat yang berkelanjutan dan mendorong kerjasama berbagai pihak untuk menggalakkan kegiatan penanaman. Meminta kepada PT. LMS untuk memelihara pohon minimal 3 tahun kedepan sebagai taman hutan.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan lindung juga menyampaikan bahwa penanaman pohon dimaksudkan dalam rangka pencapaian target pengurangan lahan kritis tahun 2014-2019 (5,5 juta ha), meningkatkan kesadaran masyarakat, dan sebagai langkah nyata negara Indonesia dalam mempertahankan eksistensi hutan untuk mengendalikan perubahan iklim dunia sejalan dengan resolusi PBB dalam peringatan hari hutan internasional. Penanaman pohon dalam rangka memperingati hari bakti rimbawan dan hari hutan internasional 2016 ditanam pada lahan seluas kurang lebih 2 Ha dengan jumlah pohon sebanyak 2.000  pohon.Sementara maksud logo 25 pohon untuk bumi diartikan bahwa dalam sehari-hari sering kita katakan terima kasih kepada semua, tetapi terima kasih kepada lingkungan belum signifikan. Sejak lahir kita menerima dan menggunakan air dan udara (oksigen) dengan gratis, tetapi belum mengembalikan kepada lingkungan. Sehingga terima dan kasih kepada lingkungan dilakukan dengan cara menanam pohon sebanyak 25 pohon per-orang selama hidup.

KOMISI IV DPR-RI: PERSEMAIAN PERMANEN KIMA ATAS MANADO SULAWESI UTARA  “DIPERLUAS”

Ketua Komisi IV DPR-RI, Edhi Prabowo, MM, MBA  meminta agar persemaian permanen meningkatkan produktivitasnya melalui penggunaan teknologi baru   pada sistem kultur jaringan dan memperluas areal lahan persemaian permanen.

 

Mengawali kunjungan kerja Komisi IV DPR-RI tanggal 23 s/d 26 Febuari 2015 ke Provinsi Sulawesi Utara tersebut, Ketua Komisi IV DPR-RI di Persemaian Permanen Kima Atas Manado, mengingatkan agar persemaian permanen yang dikelola BPDAS Tondano tersebut juga melakukan diversifikasi produksi bibit terutama jenis-jenis yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat, khususnya jenis aren (Arenga pinnata), yang merupakan tanaman multi guna dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Sulawesi Utara setelah Cengkeh, dan Kelapa.

Selain itu, BPDAS pun diharapkan menyusun rencana dalam jangka menengah, mulai dari rencana produksi bibit, distribusi, sampai dengan mempersiapkan kemitraan petani dengan usahawan. Bibit diproduksi sesuai dengan kesesuaian jenis dan kebutuhan masyarakat,  kebutuhan hasil, Inventarisasi kebutuhan masyarakat   dan permintaan pasar kayu/hhbk, untuk menampung hasil panen. Dengan demikian, keberadaan persemaian permanen bukan hanya sekedar memproduksi bibit, tetapi juga sampai dengan tujuan untuk mengikatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan.

 

Dengan adanya persemaian permanen ini, BPDAS Tondano sebagai perencana dan evaluator pengelolaan DAS diharapkan dapat berperan lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara.

SATU JUTA BIBIT CENDANA UNTUK MENGEMBALIKAN  HARUMNYA CENDANA NTT

Untuk mengembalikan kejayaan harumnya cendana NTT, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tetap akan mendukung pengembangan tanaman cendana melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK) RHL, minimal 15 ha/tahun pada 20 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT atau seluas 300 Ha/tahun. Disamping itu, 4 persemaian permanen di provinsi NTT tahun 2015  akan memproduksi bibit cendana minimal 50% dari kapasitas produksinya. Hal tersebut, disampaikan Direktur Jenderal BPDASPS pada rapat evaluasi pelaksanaan DAK provinsi NTT di Kupang pada tanggal 18 Febuari 2015.

Dengan demikian, ke-4 persemaian permanen yang dikelola BPDAS Benain Noelmina dapat menghasilkan minimal 1 juta bibit cendana per-tahun yang berkualitas. Dengan demikian, keinginan masyarakat untuk menanam  cendana, dapat terpenuhi. Semakin banyak masyarakat menanam bibit cendana di halaman rumah atau kebun-kebun miliknya, maka kebutuhan kerajinan dan industri kayu cendana diharapkan cukup terpenuhi dari luar kawasan. Sebagaimana terpenuhinya kebutuhan kayu untuk industri kayu lapis di pulau jawa.

 

Direktur Jenderal BPDASPS meminta seluruh Kepala Dinas Kehutanan se-Provinsi NTT berkomitmen untuk melaksanakan DAK sesuai dengan aturan, termasuk melaksanakan upaya pelestarian cendana  melalui RHL minimal seluas 15ha/tahun.

Cendana atauSantalum album merupakan pohon yang yang jadi primadona provinsi NTT, lantaran sejak abad ke-15 telah dikenal oleh bangsa-bangsa eropa sebagai daerah penghasil kayu dan minyak cendana.

Masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Timur telah memanfaatkan kayu cendana untuk berbagai kerajinan tangan dan juga penghasil minyak cendana. Minyak dan kayu cendana umumnya digunakan sebagai bahan wewangian pada sabun, kosmetik, parfum, dupa, dan lainnya. Sedangkan kayunya dijadikan ukiran yang indah sekaligus menebarkan aroma harum yang khas.

Selain itu, pohon cendana kerap kali dimanfaatkan juga sebagai bumbu makanan dan minuman, aromaterapi, dan obat tradisional. Cendana memiliki sifat antiplogistik (anti-inflamasi), antiseptik, antispasmodik, karminatif, astringen, diuretik, emolien, ekspektoran, relaksan dan tonik.

 

 

 

 

 

2,6 JUTA BIBIT DARI PROYEK SCBFWM

Kegiatan-kegiatan stenghtening community  based forest and watersheedManagement (SCBFWM) yang telah dilaksanakan selama 5 tahun dan akan berlangsung sampai Maret 2015, antara lain pembinaan terhadap 148 kelompok masyarakat, melatih 1.897 angota masyarakat dan  800 pegawai negeri, menghasilkan 2,6 juta bibit yang ditanam di sekitar 6.560 ha,  memfasilitasi forum koordinasi di 6 DAS, membantu puluhan kelompok HKm dan sekitar 6 Hutan Desa, mengembangkan komoditas dan pengolahan HHBK di 6 lokasi proyek serta mengembangkan kemitraan kelompok masyarakat dengan swasta dan instansi pemerintah lokal.

 

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal BPDASPS menekankan pentingnya dari keberlanjutan program/kegiatan SCBFWM baik dari segi finansial dan institusional pasca proyek, oleh karenanya exit strategy pasca proyek perlu segera dirumuskan dengan peningkatan peran dari pemerintah daerah.

 

Rapat Dewan Pengurus Proyek SCBFWM tahun 2015 ini dilaksanakan di Kota Kupang  Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada rapat tersebut disampaikan Laporan Tahunan 2014 dan Rencana Kerja (Annual Work Plan/AWP) Tahun 2015 Proyek SCBFWM.

 

 

Pemulihan kondisi DAS melalui proyek penguatan pengelolaan hutan dan DAS berbasis masyarakat (stenghtening community  based forest and watersheed Management (SCBFWM) adalah merupakan kerjasama antara Kementerian Kehutanan dengan UNDP mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Proyek ini dilaksanakan pada 6 daerah pilot proyek, yaitu DAS Gopgopan provinsi Sumatera Utara, Sub-DAS Way Besai Provinsi Lampung, Sub-DAS  Tulis Provinsi Jawa Tengah-Yogyakarta, DAS Jangkok Provinsi NTB, DAS Besiam-Noelmina Provinsi NTT, dan DAS Miu Provinsi Sulteng.

 

PERTAHANKAN JASA EKOSISTEM MANGROVE

Indonesia dikarunia ekosistem mangrove terluas dan memiliki tipe mangrove terlengkap di dunia, oleh karenanya  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat menaruh perhatian akan kelestarian ekosistem mangrove ini. Perhatian tersebut dikarenakan banyaknya fungsi/manfaat dari suatu ekositem mangrove, seperti pelindung daratan dari erosi dan abrasi pantai, peredam tsunami, biofilter alami air asin dan zat-zat berbahaya, pengikat sedimen,penyangga dan pencegah intrusi air laut, fungsi ekonomi, fungsi kimia, serta fungsi biologis ekosistem mangrove.

Luas mangrove di Indonesia saat ini 3,74 juta hektar, ekosistem mangrove dengan kondisi baik dan sedang seluas 2,65 juta hektar, sedangkan yang mengalami degradasi mencapai 1,08 juta hektar.

Dalam paparan di seminar nasional “mangrove for nation” Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Dr. Hilman Nugroho Direktur Jenderal BPDASPS pada tanggal 12 Febuari 2015 di  Denpasar Bali menyampaikan 3 (tiga) kebijakan utama untuk pelestarian mangrove di Indonesia :

1.     Pada aspek regulasi, telah terbit beberapa peraturan yaitu :

a.    Peraturan Pemerintah No. 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, yang antara lain mengatur tentang rehabilitasi hutan dan lahan termasuk ekosistem mangrove yang mengalami degradasi.

b.    Peraturan Presiden No. 73 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove (SNPEM). Perpres ini mensinergikan kebijakan dan program untuk mewujudkan pengelolaan ekosistem mangrove lestari dan masyarakat sejahtera berkelanjutan berdasarkan sumberdaya yang tersedia sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

c.    Peraturan Menteri Kehutanan No. P.09/Menhut-II/2013 tentang tata cara pelaksanaan, kegiatan pendukung, dan pemberian insentif kegiatan rehabilitasi dan lahan. 

2.     Pada aspek perencanaan

a.  Dalam rangka pengelolaan ekosistem mangrove tahun 2015-2019, Kementerian LHK akan menyusun:

1)  Data dan Informasi Pengelolaan Hutan Mangrove di dalam kawasan hutan sebanyak 2 (dua) wilayah kerja.

2)  Mengaktifkan Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

3)  Membuat Model pengelolaan hutan mangrove dalam kawasan hutan sebanyak 2 (dua) unit setiap tahun.

b.  Telah disusun Satu Peta Mangrove Nasional sebagai tindak lanjut dari One Map Policy. Peta inimerupakan acuan para pihak dalam penyusunan langkah dan strategi serta kebijakan pengelolaan ekosistem mangrove. Sampai dengan tahun 2014 telah selesai disusun peta mangrove untuk Pulau Jawa dan Sumatera.

c.   Menyusun Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Mangrove dan Sempadan Pantai tahun 2014sebagai dasar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mangrove baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.

d.  Menyusun dan menetapkan zonasi ekosistem mangrove berdasarkan kesesuaian tempat tumbuh mangrove pada setiap kabupaten/kota.

 

3.      Pada aspek kelembagaan, telah dibentuk :

a.  Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota yang dibentuk untukmengkoordinasikan, mengintegrasikan,men-sinkronisasikan, dan mensinergikan program dan kegiatan para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove.Sampai dengan saat ini telah terbentuk 25 Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Provinsi dan 21 Kelompok Kerja Mangrove Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia. 

b.  Balai Pengelolaan Hutan Mangrove (BPHM)WilayahI Denpasar dan wilayah II Medan yang mempunyai tugas: mengembangkan kelembagaan, mengelola sistem informasi, memantau dan mengevaluasi pengelolaan hutan mangrove.

c.   Menginisiasi Pembentukan ASEAN Mangrove Network (AMNET). AMNET merupakan jaringan kerja sama regional tentang konservasi dan pemanfaatan hutan mangrove yang berkelanjutan. Posisi Indonesia saat ini menjadi Chairperson AMNET dengan anggota 9 negara ASEAN.  

 

Sedangkan dari aspek pelaksanaan, Kementerian Llingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode 2010-2014 telah melaksanakan:

a.     Rehabilitasi hutan mangrove :

Selama periode tahun 2010-2013 Kementerian LHK telah melakukan rehabilitasi hutan mangrove melalui dana APBN seluas 31.675 hektar. Selain itu Kementerian LHK mendorong pemerintah daerah dan para pihak untuk melakukan rehabilitasi mangrove.  Upaya rehabilitasi mangrove, selain untuk memulihkan lahan-lahan yang terdegradasi juga untuk menjaga simpanan karbon.Menurut CIFOR hutan mangrove yang ada di Indonesia mampu menyimpan Karbon 4 – 5 kali lipat daripada hutan daratan. Dengan demikian, hutan mangrove seluas lebih kurang 2% dari total luas hutan Indonesia mampu menyimpan karbon sebesar 10% dari semua emisi yang ada.

b.  Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) mangrove dan Jasa Lingkungan.

Kementerian LHK melaksanakan berbagai pelatihan pengolahan produk kepada kelompok tani/perorangan/instansi teknis. Beberapa produk yang telah dikembangkan antara lain sirup mangrove, batik mangrove, obat-obatan herbal, dan tepung mangrove.Selain itu Kementerian LHK memberikan fasilitasi berupa workshop, pelatihan, bantuan sarana prasarana dalam pengembangan ekowisata mangrove antara lain di Tahura Ngurah Rai, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Wisata Alam Wonorejo, pengembangan Pusat Informasi Mangrove di Tuban, Pekalongan dan Tarakan.

c.   Penyebarluasan informasi mangrovemelalui sosialisasi, shared-learningworkshop tingkat ASEAN dan lokal, pembuatan leaflet/majalah dan pelatihan.

 

Disampaikan pula bahwa pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan dilakukan melalui upaya perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan lestari yang terintegrasi untuk mencapai keberlanjutan fungsi-fungsi ekosistem mangrove bagi kesejahteraan masyarakat.

 

MINAHASA SELATAN  AKAN  TERUS MENDORONG GERAKAN PENANAMAN POHON.

Bupati Cristiany Eugenia Paruntu, SE,  menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan akan terus meningkatkan upaya-upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Gerakan menanam pohon yang selama ini telah dilaksanakan adalah kegiatan yang sangat baik, dan kita dari Pemkab akan terus melakukannya.

Kepedulian Masyarakat Minahasa Selatan untuk menanam dan memelihara pohon akan terus ditingkatkan, agar menanam dan memelihara pohon menjadi budaya di masyarakat, diantaranya dengan dukungan APBD, dan juga kegiatan-kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kebun Bibit Rakyat, bibit dari Persemaian Permanen), serta mendorong upaya swadana lain seperti setiap pasangan baru yang akan menikah untuk menanam pohon.

Dalam kesempatan yang dihadiri oleh seluruh forum pimpinan daerah kabupaten Minahasa Selatan, dan dihadapan lebih dari seribu masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan dari berbagai elemen, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  menyampaikan bahwa upaya yang sudah baik akan terus dilanjutkan, termasuk penanaman pohon. Pada tahun 2014, gerakan penananam pohon berhasil mendorong penanaman 1,8 milyar pohon, sedangkan tahun 2015 ini, penanaman direncanakan menembus 2 milyar pohon.

Acara penanaman pohon di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 6 febuari 2014,  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di dampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemenhut, Direktur Jenderal BPDASPS, Kepala Badan Pengembangan SDM Kehutanan, dan Sekretaris Direktorat Jenderal BPDASPS. Disamping itu, hadir pula aktivis Lingkungan Hidup Ully Sigar dan Paramitha Rusady.