Thursday, 27 November 2014

Website DEPHUT

..Situs resmi DEPARTEMEN KEHUTANAN  (www.dephut.go.id)

Aplikasi

Announcement on ASFN 4th Annual Meeting and ASFN Conference PDF Print E-mail
Written by admin   
Tuesday, 25 May 2010 14:02

Meeting Announcement

4th ASEAN Social Forestry Network (ASFN) Meeting

14 – 19 June 2010, Yogyakata, Indonesia

Hosted by: The Ministry of Forestry, the Republic of Indonesia and the ASEAN Secretariat Yogyakarta, Indonesia welcomes you to the 4th ASFN Meeting 2010

The 2010 Meeting of the ASEAN Social Forestry Network (ASFN) Meeting will be held in Indonesia, one of the Countries with the world most outstanding forestry aptitude. We are pleased to invite you to come down and experience the cultural city of Yogyakarta in Central Java, the only province in Indonesia that is still governed by that area’s pre-colonial monarchy; The Sultan of Yogyakarta, a key historical site and the door to some of the most productive social forestry sites and communities.

4th ASEAN Social Forestry Network (ASFN), June 2010: Conference, Field Dialogues, Leaders and Focal Points Annual Meeting

The Meeting will further consolidate the various efforts taken from each ASEAN Member State and its policy processes involved to date regarding social forestry and climate change. Furthermore, the Meeting should be able to support and strengthen the ASEAN Social Forestry Network ongoing and potential collaboration with other Network Partners and accommodate with substantial discussions on collaborative activities. The Meeting will provide an exceptional mix of the Field Dialogues, ASFN Knowledge Fair, Plenary ASFN Meeting, ASFN Conference on Social Forestry in Contributing to Food Security and Addressing Climate Change, in line with the ASEAN Multi-Sectoral Framework on Climate Change: Agriculture and Forestry towards Food Security (AFCC) endorsed by the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry (AMAF), the ASFN Strategic Plan, as well as the ASEAN Roadmaps.

We are inviting some of the top international resource persons to share with ASEAN on latest results in social forestry developments in contributing to food security and climate change adaptation and mitigation.

More information available

More detailed information on registration, accommodation, programme, are attached to this Announcement. English is the official language. The completed Registration Form is to be received by the ASFN Secretariat by or before 23 April 2010. We are looking forward to welcoming you …!

ASFN Secretariat, Directorate of Social Forestry Development, Directorate General of Land Rehabilitation and Social Forestry, Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia, Manggala Wanabakti Block 1, 14th Floor, Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270                                                     

For further queries, contact: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   Website: www.asfnsec.org

 

Last Updated ( Wednesday, 26 May 2010 10:56 )
 
HASIL SEMINAR HUKUM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KEHUTANAN Bandar Lampung, 11-12 Mei 2010 PDF Print E-mail
Written by admin   
Friday, 14 May 2010 12:46

       

Sampai saat ini masih terdapat beberapa daerah yang belum mengetahui dan memahami terhadap kebijakan hutan kemasyarakatan, sehingga perlu dilakukan sosialisasi di beberapa daerah yang melibatkan Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial;

Hutan kemasyarakatan merupakan izin dari pemerintah kepada masyarakat dalam memanfaatkan hutan, untuk itu diperlukan suatu perencanaan dalam melakukan kegiatannya;

Dalam penyusunan Rencana Kerja Usaha dan Rencana Operasional, perlu segera disusun Pedoman Direktur Jenderal P.DAS dan Perhutanan mengenai tata cara penyusunan Rencana Kerja Usaha dan Rencana Operasional serta kewajiban pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan lainnya yang simple, sederhana dan berpihak kepada masyarakat;

Mengingat sampai saat ini NSPK tentang Pemberdayaan Masyarakat di dalam dan sekitar hutan, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 belum disahkan, maka agar NSPK tersebut segera diproses pengesahannya, selanjutnya dijadikan dasar hukum oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk memberikan pedoman masyarakat yang akan mengusulkan IUPHHK-HKm, Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan segera menyusun Peraturan Menteri tentang Tata Cara Permohonan IUPHHK-HKm.

 Mengingat penanaman yang dilakukan oleh Pemegang IUPHKm saat ini ada yang sudah sampai pada tingkat penjarangan, Ditjen Bina Usaha Kehutanan harus segera memberikan ketegasan pengaturan terhadap kayu hasil penjarangan, apakah dari hasil penjarangan tersebut termasuk dalam rangka pemeliharaan tanaman atau harus menempuh permohonan IUPHHKm.

Segera dilakukan pendampingan dan fasilitasi yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta pendamping lainnya.

Pendampingan kepada masyarakat, untuk penyamaan persepsi, dalam rangka membentuk kepedulian masyarakat dalam membangun hutan, baik pendampingan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan maupun dalam bidang teknis kehutanan, antara lain melalui pengembangan organisasi HKm (review); siapa anggota koperasi, visi misi tujuan, membentuk lembaga keuangan mikro kelompok dst.

Peningkatan pemahaman masyarakat mengenai Hasil hutan bukan kayu, melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan c.q Ditjen P.DAS dan Perhutanan Sosial;

Perlunya kajian yang lebih mendalam baik dari aspek teknis maupun aspek hukum terhadap tanaman kopi dan kakao sebagai salah satu tanaman pada hutan lindung dalam areal kerja hutan kemasyarakatan.

Pemerintah mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera melakukan percepatan proses pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan terhadap areal-areal yang telah dicadangkan sebagai areal hutan kemasyarakatan, baik melalui task force maupun dukungan semua pihak.

Sampai saat ini kebijakan mengenai hutan desa masih kurang dipahami dan belum banyak menarik minat masyarakat untuk mengajukan permohonan mengenai hak pengelolaan hutan desa;

Direktorat Jenderal P. DAS dan Perhutanan sosial segera menyusun Petunjuk Teknis tentang Pedoman penyelenggaraan hutan desa;

Dalam rangka pemberian fasilitasi dan bimbingan kepada masyarakat dalam program hutan desa dan hutan kemasyarakatan segera disusun dan dilaksanakan mengenai sekolah lapang yang melibatkan Pemerintah, Ditjen P.DAS dan Perhutanan Sosial, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BP. DAS, Penyuluhan dan Sumber Daya Manusia, Badan Koordinasi Penyuluhan, Badan Pelaksana Penyuluhan, Forum HKm dst.

 Dalam pendanaan untuk kegiatan pembangunan hutan kemasyarakatan dan hutan desa Pemerintah segera mengkoordinasikan sehingga Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun perencanaan tersendiri, bersama UPT membuat proposal bersama, diajukan ke Kementerian Kehutanan;

Kementerian Kehutanan cq. Ditjen Planologi diharap memfasilitasi termasuk pendanaan dalam pelaksanaan penataan batas dan pembuatan peta areal kerja IUPHKm, mengingat pemegang izin tidak akan dapat melaksanakan persyaratan tersebut tanpa melalui fasilitasi dan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Unit Pelaksana Teknis yang ada di daerah.

Ada cost sharing antara kabupaten, provinsi dan Pusat untuk Hkm; APBD dan anggaran desa, bagaimana mengelola dana tersebut; perlu duduk bersama antar sector, dan bagaimana peran apa masing sector terkait pendanaan;

Dengan mengacu perbandingan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di negara-negara Asean, maka perlunya disusun sistem insentif kepada pemegang IUPHKm dan Hak Pengelolaan Hutan Desa yang telah berhasil melestarikan hutan.

Hutan desa menjadi tempat subur untuk pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu, ekowisata kultural, dan kesejahteraan ekonomi desa dan masyarakat.

Pemerintah daerah harus mendukung kebijakan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan dengan menerbitkan payung hukum baik berbentuk Perda maupun Peraturan Bupati;

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota segera menyusun Road Map dalam rangka pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan di wilayahnya masing-masing.

Hutan desa dan HKm dalam system hukum harus dalam satu system hukum yang didukung dengan kebijakan, peraturan, kelembagaan, aparatur dan budaya, dan bagaimana implementasinya.

Agar dibuat regulasi baru yang mendukung terhadap pelaksanaan hutan desa dan hkm, yang memberikan penguatan kelembagaan terhadap hutan desa dan hkm. 

   

II.     KEMITRAAN

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Kemitraan yang merupakan amanat dari PP Nomor 6 Tahun 2007 jo. PP Nomor 3 Tahun 2008 agar segera disusun, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pemberdayaan masyarakat.

Last Updated ( Friday, 14 May 2010 13:12 )
 
KUNJUNGAN MENTERI KEHUTANAN KE PROPINSI JAWA TIMUR PDF Print E-mail
Written by admin   
Thursday, 06 May 2010 12:20

    

Pada tanggal 5 Mei 2010, Menteri Kehutanan didampingi Direktur Jenderal RLPS dan Direktur Jenderal BPK Kementerian Kehutanan serta pejabat/staf BPDAS Sampean telah mengadakan kunjungan kerja yang salah satunya ke Koperasi Alas Mandiri, PT. Kutai Timber Indonesia di Probolinggo, tepatnya di Desa Kertosuko, Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka peninjauan tanaman Hutan Rakyat kemitraan swadaya kelompok tani Alas Mandiri KTI dengan PT  Kutai Timber Indonesia. Kelompok tani Alas Mandiri dibagi menjadi 2 kelompok yaitu kelompok 1 luas 150 ha dengan anggota 513 orang dan kelompok 2 luas 175 ha dengan anggota 314 0rang 

Jenis tanaman utama pada tanaman Hutan Rakyat kemitraan swadaya tersebut adalah Sengon dan jenis lainya Balsa dan Jabon, dengan luas seluruhnya 8000 ha yang semuanya berada di kabupaten Probolinggo. 

Pada kunjungan tersebut, Menteri Kehutanan mengadakan pertemuan dan wawancara dengan para petani Koperasi Alas Mandiri. 

Pada kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan selain meninjau tanaman Hutan Rakyat Kemitraan Swadaya Kelompok Tani Alas Mandiri KTI juga melakukan penanaman pohon. Dalam pertemuan tersebut Menteri Kehutanan memberikan beberapa arahannya sebagai berikut :

a.     Penanaman adalah rahmatan lil alamin (rahmat bagi seru sekalian alam)

b.     Lokasi ini menjadi contoh di daerah lain dengan keberhasilan penanaman dan pemberdayaan masyarakatnya

c.      Penanaman disini adalah optimalisasi lahan, ada tanaman semusim Jagung, Padi, Talas, dll

d.     Kalau kita lupa tanam akibatnya banjir tanah longsor untuk itu peliharalah alam  

Last Updated ( Thursday, 06 May 2010 12:34 )
 
Seminar Hukum Pemberdayaan Masyarakat PDF Print E-mail
Written by admin   
Wednesday, 05 May 2010 14:41

Latar Belakang

Pengelolaan hutan bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat dan kelestarian hutan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan bagi kesejahteraannya.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2010, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan Desa sebagaimana telah diubah   dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2010, diharapkan dapat memberikan akses terhadap masyarakat setempat dalam mengelola hutan secara lestari guna menjamin ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat.

Untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan hukum pemberdayaan masyarakat, melahirkan program aksi, dan mengendalikan pelaksanaan IUPHKm dan Hak Pengelolaan Hutan Desa yang telah diterbitkan pemerintah, maka perlu diadakan Seminar Hukum Pemberdayaan Masyarakat.

Tujuan

Pelaksanaan Seminar Hukum Pemberdayaan Masyarakat ini bertujuan memberikan rekomendasi terhadap penyempurnaan kebijakan dan implementasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program Hutan  Kemasyarakat dan  Hutan Desa  guna percepatan keberhasilan program.

Waktu dan Tempat  Pelaksanaan

Seminar Hukum Pemberdayaan Masyarakat akan dilaksanakan pada tanggal 11-12 Mei 2010 di Hotel Bukit Randu, Jl. Kamboja No. 1-2 A Kebon Jeruk, Tanjung Karang, Bandar Lampung.

PESERTA

Jumlah keseluruhan peserta sebanyak 70 orang  terdiri dari:

A. Peserta Pusat sebanyak  17  orang:

  • Direktur Jenderal          1    orang
  • Eselon II                      2   orang
  • Eselon III                     5   orang
  • Pakar                          6    orang
  • Moderator                    3    orang

 B.  Peserta UPT/Dinas/Kelompok Tani

  • UPT                           10   orang
  • Dinas                         22   orang
  • Kelompok Tani            10   orang

C. Panitia

       Panitia Pelatihan terdiri dari 11 orang.

MATERI

Materi Seminar yang akan disampaikan terdiri dari:

  1. Sistem Pengekolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa
  2. Perbandingan Kebijakan Social Forestry di Negara-Negara ASEAN dengan Indonesia.
  3. Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat oleh Stakeholder Kepada Pemegang IUPHKm dan Hak Pengelolaan Hutan Desa Sebagai Upaya Percepatan Pencapaian  Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat.
  4. Penguatan Kelembagaan Pemegang IUPHKm dan Pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa.
  5. Komitmen dan Peran Pemerintah Daerah dalam Menyejahterakan Masyarakat Melalui Program HKm dan Hutan Desa.
  6. Efektivitas Kebijakan Hukum Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan dan Permenhut Nomor P.49/Menhut-II/2008 Tentang Hutan Desa.

 

Last Updated ( Wednesday, 05 May 2010 15:24 )
 
Penghargaan Menteri Kehutanan PDF Print E-mail
Written by Sam Karya   
Monday, 03 May 2010 10:21

ACARA PENGHARGAAN MENTERI KEHUTANAN DAN MURI KEPADA GUBERNUR DKI JAKARTA ATAS KEBERHASILAN MEREFUNGSI SPBU MENJADI RUANG TERBUKA HIJAU

Hadir pada acara ini yaitu : Menteri Kehutanan, Gubernur DKI Jakarta, Walikota Jakarta Pusat, Walikota Jakarta Selatan, Pejabat  Eselon I   dan II Kementerian Kehutanan, Pejabat Jajaran Pemda DKI Jakarta, Ketua MURI, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan LSM Peduli Lingkungan,

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 728/2009 tanggal 7 Mei 2009 menyatakan bahwa 27 (dua puluh tujuh) titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang beroperasi  di jalur hijau/ruang terbuka hijau dan daerah milik jalan direfungsi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yaitu menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pada saat ini ke 27 lokasi telah ditanami pohon dan akan dilanjutkan sesuai dengan design yang ada.

Berdasarkan  hal tersebut diatas,  maka  Menteri  Kehutanan memberikan Pengahargaan kepada Gubernur DKI Jakarta   atas keberhasilanya merefungsi kembali bekas SPBU tersebut menjadi Ruang Terbuka Hijau.

Disamping itu, dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) juga memberikan Penghargaan Rekor MURI kepada Gubernur DKI Jakarta dengan nama “Refungsi SPBU Menjadi Ruang Terbuka Hijau Dengan Jumlah Terbanyak, 27 Tempat“.

Pada lokasi ini kan dilakukan penanaman secara simbolis oleh Menteri Kehutanan ,Gubernur DKI Jakarta, Direktur Jenderal RLPS Kementerian Kehutanan, Walikota Jakarta Pusat,  Walikota  Jakarta Selatan dan Ketua MURI dengan penanaman pohon Trembesi.

Disamping akan dilakukan penanaman  juga dilakukan penyerahan bibit tanaman produktif/buah-buahan   kepada   10 (sepuluh)  wakil  masyarakat oleh Menteri Kehutanan. Bibit yang dibagikan sebanyak 1.000 batang yang disediakan Balai Benih Induk Pertanian dan Kehutanan Ragunan Jakarta Selatan.

Penanaman  pohon  yang dilakukan  saat ini adalah merupakan bagian dari kegiatan Penanaman Satu Milyar Pohon (One Billion Indonesian Trees)/OBIT tahun 2010 dalam rangka mengurangi emisi karbon untuk mengantisipasi pemanasan global. Dimana  Indonesia berkomitmen  untuk mengurangi emisi sebesar 26 % pada tahun 2020.

Untuk itu perlu dukungan dari semua pihak baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN,   BUMS, BUMD. Swasta, TNI, POLRI , LSM dan seluruh masyarakat Indonesia.

Kegiatan ini sudah dimulai oleh beberapa pihak seperti  TNI di Pacitan Provinsi Jawa Timur,  Kementerian Hukum dan Ham di Rutan Salemba, Nusa Kambangan dan lain-lain, PemdaSulawesi Selatan dengan menanam 2 (dua) jutapohon dalam sehari, Kementerian Pekerjaan Umum di Jalan TOL dan lain sebagainya.

    

Last Updated ( Monday, 03 May 2010 11:38 )
 
More Articles...
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 10